Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor
PEMBAHASAN
KESEIMBANGAN EKONOMI TIGA SEKTOR
Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor yang berikut: rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Dengan demikian dalam menganalisis perekonomian tiga sektor pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah keatas kegiatan dalam sesuatu perekonomian.
Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu:
Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui penguranga atas konsumsi rumah tangga.
Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan- perbelanjaan agregat.
Perubahan-perubahan ini penting pengaruhnya kepada penetuan keseimbangan pendapatan nasional.
Perekonomian tiga sektor disebut juga perekonomian tertutup. Karena ketiadaan perdagangan luar negeri.
Aliran Pendapatan Dan Syarat Keseimbangan
Aliran pendapatan dan pengeluaran
Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Tiga jenis aliran yang baru tersebut adalah :
Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama.
Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah keatas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan.
Aliran pendapatan dari sektor pemerintah sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran keatas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah.
Dengan adanya tiga aliran tersebut corak aliran pendapatan dalam perekonomian tertutup adalah seperti yang ditujukan dalam gambar 5.1. Dari gambar itu dapat dilihat bahwa dalam suatu perekonomian tertutup ciri-ciri pokok dari aliran-aliran pendapatan dan pengeluarannya adalah sebagai berikut:
Gambar 5.1
Sirkulasi aliran pendapatan perekonomian tiga sektor.
Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah.
Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber: dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan utang oleh perusahaan dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah.
Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa.
Pendapatan yang diterima rumah tangga (Y) akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan: membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi (C), disimpan sebagai tabungan (S) dan membayar pajak pendapatan rumah tangga (T). Dalam persamaan:
Dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal.
Pengeluaran agregat (AE) telah menjadi banyak jenisnya, yaitu disamping pengeluaran konsumsi (C) dan investasi (I) sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah (G). Dalam persamaan:
Syarat Keseimbangan
Dalam suatu perekonomian keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apabila: penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Keseimbangan ekonomi makro untuk perekonomian tertutup dapat digambarkan sebagai berikut :
Keterangan:
Titik E adalah titik keseimbangan ekonomi makro, dimana YD (permintaan negatif agregatif) sama dengan YS (penawaran agregatif). Pada titik E, keluaran riil keseimbangan sebesar YE dan harga barang domestik keseimbangan sebesar P_D^E
Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasionalnya (Y), yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat atau pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut, meliputi tiga jenis perbelanjaan: konsumsi rumah tangga (C), investasi perusahaan (I) dan pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa (G). Dengan demikian keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah:
Penawaran agregat = pengeluaran agregat
Atau
Gambar 5.1 menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga tersebut akan digunakan untuk tiga tujuan: membiayai konsumsi (C), ditabung (S) dan membayar pajak. Dengan demikian berlaku persamaan:
Dalam keseimbangan berlaku kesamaan berikut: Y = C + I + G sedangkan pada setiap tingkat pendapatan nasional berlaku kesamaan: Y = C + S + T. Dengan demikian pada keseimbangan PN berlaku kesamaan berikut:
Apabila C dikurangi dari setiap ruas maka:
Dalam perekonomian tiga sektor I dan G adalah suntikan kedalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Dalam keseimbangan ekonomi tiga sektor juga berlaku keadaan:
Sebagai kesimpulan dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencalpai keseimbangan akan berlaku keadaan yang berikut:
Y = C + I + G dan
I + G = S + T
Jenis-Jenis Pajak
Pajak langsung dan pajak tak langsung
Secara garis besarnya berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung.
Pajak langsung
Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulan dari pihak yang wajib membayar pajak.
Pajak tak langsung
Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya, pada akhirnya yang akan menanggung pajak tersebut adalah para konsumen.
Bentuk-bentuk pajak pendapatan
Pajak regresif
Sistem pajak yang persentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi.
Pajak proposional
Persentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi.
Pajak progresif
Sistem pajak yang persentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat.
Efek Pajak Ke Atas Konsumsi Dan Tabungan
Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan diantara pendapatan disposebel dan pendekatan nasional dapat dinyatakan secara persamaan berikut:
Yaitu pendapatan disposebel (Yd) adalah sama dengan pendapatan nasional (Y) dikurangi oleh pajak (T).
Penurunan pendapatan disposebel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Berdasarkan kepada sifat pengaruh pajak kepada pendapatan disposebel, pengeluaran konsumsi dan tabungan secara umum dapat dirumuskan:
Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposebel sebanyak pajak yang dipungut tersebut dalam persamaan:
Penurunan pendapatan disposebel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan.
Walau apapun bentuk sistem pajak, yaitu pajak tetap atau pajak proporsional, pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan berikut:
ΔC = MPC x T
ΔS = MPS x T
Efek Pajak :Analisis Aljabar Dan Grafik
Pendekatan Aljabar
Efek pajak tetap
Terlebih dahulu akan dibuat analisis yang bersifat umum mengenai efek pajak keatas konsumsi dan fungsi tabungan. Misalkan fungsi efek pajak adalah: C = a + bY dan pajak adalah T (pajak tetap). Pajak sebanyak T menurunkan konsumsi sebanyak ΔC = bT. Dengan demikian fungsi konsumsi sesudah pajak (C1) adalah:
Fungsi tabungan asal adalah ΔS = -a + (1-b) Y. Pajak sebanyak T menurunkan tabungan sebanyak ΔS = - (1-b). Dengan demikian fungsi tabungan sesudah banyak (S1) adalah:
Pengaruh pajak proporsional
Pajak proporsional sebanyak tY menurunkan konsumsi sebanyak: ΔC = -b. tY. Apabila fungsi konsumsi asal adalah: C = a + bY maka fungsi konsumsi yang baru (C1) adalah:
Misalkan fungsi tabungan asal adalah S = -a + (1 – b) Y dan pajak tersebut akan menurunkan fungsi tabungan sebanyak ΔS = (1 – b) tY, maka fungsi tabungan yang baru (S1) adalah:
S1 = -a + (1 – b) Y – (1 – b) tY
S1 = a + {(1 – b) – (1 – b) t} Y
S1 = -a + (1 – b) (1 – t) Y
Pendekatan Grafik
Secara grafik dengan jelas boleh ditunjukkan akibat pungutan pajak keatas fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dua pasang grafik dibuat untuk menunjukkan akibat pajak keatas fungsi konsumsi dan tabungan.
Persamaan umum, gambar 5.2 terbagi kepada dua bagian. Grafik (a) menunjukkan efek pajak tetap dan pajak proporsional keatas fungsi konsumsi. Sebelum pajak, fungsi konsumsi adalah C = a + bY. Pajak tetap mengurangi konsumsi sebanyak ΔC = -bT dan menyebabkan fungsi konsumsi bergeser kepada C1 = -bT + a + bY, yaitu pengurangan sebanyak –bT = -MPC.T.
Pajak proporsional akan mengurangi konsumsi dari C = a + bY menjadi : C1 = a + bY – btY atau C1 = a + bY – MPC.T yaitu pengurangan sebanyak MPC.T perlu diingat bahwa nilai btY = MPC.T adalah semakin besar apabila Y meningkat karena T = tY maka ΔC = -btY. Dengan demikian fungsi konsumsi (C1) berubah menjadi:
Efek pajak teap dan proporsional terhadap tabungan ditunjukkan dalam grafik (b). Pajak tetap menyebabkan fungsi tabungan asal, yaitu S = -at (1 – b) Y berubah menjadi S1 = - (1 – b) T – a + (1 – b) Y. Pajak proporsional menyebabkan fungsi tabungan berubah dari S = -a + (1 – b) Y menjadi S1 = -a + (1 – b) (1 – t) Y.
Pengeluaran Pemerintah
Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Dinegara-negara yang sudah sangat maju. Pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah an sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.
Penentu-penentu pengeluaran pemerintah
Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang penting diantaranya adalah: jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang dan pertimbangan politik dan keamanan.
Proyeksi jumlah pajak yang diterima
Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam penyusunan anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.
Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai
Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, misalnya: pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur – irigasi, jalan-jalan, pelabuhan dan mengembangkan pendidikan. Usaha seperti itu memerlukan banyak uang dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayainya. Maka untuk memperoleh dana yang diperlukan pemerintah terpaksa meminjam atau mencetak uang.
Pertimbangan politik dan keamanan
Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam penyusunan anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan diantara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku diberbagai negara di dunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan.
Fungsi pengeluaran pemerintah
Dari uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah diatas, dapat disimpulkan bahwa PN tidak memegang peranan yang penting dalam menentukan pembelanjaan pemerintah. Dengan perkataan lain, pengeluaran pemerintah pada suatu periode tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya tidak didasarkan kepada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam masa kemunduran ekonomi, misalnya pendapatan pajak berkurang. Tetapi untuk mengatasi pengangguran itu pemerintah perlu melakukan lebih banyak program-program pembangunan, maka pengeluaran pemerintah perlu ditambah. Sebaliknya, pada waktu inflasi dan tingkat kemakmuran tinggi, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam pembelanjannya, harus dijaga agar pengeluaran pemerintah tidak memperburuk keadaan inflasi yang berlaku.
Berdasarkan kepada alasan yang baru diterangkan diatas, fungsi pembelanjaan pemerintah adalah seperti yang digambarkan dalam gambar 5.4, yaitu ia sejajar dengan sumbu datar dan dengan demikian besarnya tidak tergantung kepada pendapatan nasional. Ini berarti, seperti dengan sifat pengeluaran untuk investasi pembelanjaan pemerintah adalah pembelanjaan otonomi, perubahan-perubahan pembelanjaan pemerintah digambarkan dalam bentuk perpindahan fungsi pengeluaran pemerintah keatas atau kebawah. Sebagai contoh, misalkan dalam suatu periode tertentu pengeluaran pemerintah adalah sebanyak G rupiah. Maka dalam grafik, fungsi pengeluaran pemerintah adalah seperti ditunjukkan oleh fungsi G. Pada periode berikut misalkan berlaku pengangguran yang sangat buruk dan untuk mengatasinya pemerintah melakukan pembelanjaan yang lebih banyak, yaitu sebanyak G1. Langkah ini memindahkan fungsi G keatas. Sebaliknya, apabila ekonomi menghadapi masalah inflasi, pemerintah berusaha menurunkan pengeluarannya dan perubahan ini digambarkan oleh perpindahan fungsi pembelanjaan pemerintah dari G menjadi G2.
Gambar. 5.4
Fungsi pengeluaran pemerintah
Keseimbangan Dalam Perekonomian Tiga Sektor
Uraian mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor akan dibedakan dalam dua keadaan yaitu:
Dalam perekonomian dimana sistem pajaknya adalah sistem pajak tetap.
Dalam perkonomian dimana sistem pajaknya adalah proporsional.
Pajak tetap dan keseimbangan pendapatan
Untuk menerangkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dimana sistem pajaknya adalah pajak tetap, digunakan pemisalan-pemisalan dibawah ini:
Jumlah pajak dan sifat hubungan diantara pendapatan nasional, kosumsi dan tabungan adalah seperti dalam tabel 5.1. Dengan demikian fungsi konsumsi adalah C = 60 + 0.75Y (fungsi konsumsi sesudah pajak) dan fungsi tabungan adalah S = -100 + 0.25Y. Pajak adalah T = 40
Investasi sektor perusahaan adalah I = 120 (triliun rupiah) dan pengeluaran pemerintah adalah G = 60 (triliun rupiah)
Dengan pemisahan-pemisahan diatas dapatlah ditunjukkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor.
Pajak proporsional dan keseimbangan pendapatan
Untuk menerangkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak proporsional digunakan pemisalan-pemisalan dibawah ini:
Presentase (kadar) pajak dan sifat hubungan diantara pendapatan nasional, konsumsi dan tabungan.
Investasi perusahaan adalah I = 150 (triliun rupiah) dan pengeluaran pemerintah G = 240 (triliun).
Model Keseimbangan Perekonomian Tertutup Tiga Sektor
Model ekonomi tiga sektor memasukkan sektor pemerintah, yang dimiliki oleh pengeluaran pemerintah (G) .
Output keseimbangan
Dengan demikian pengeluaran agregat menjadi:
AE = G + I + G
= C0 + bY + I0 + G0
= C0 + I0 + G0 + bY
= A + bY
Dimana A sekarang terdiri atas (C0 + I0 + G0).
Sama halnya dengan model dua sektor, dalam model tiga sektor output keseimbangan dapat dihitung dengan menyamakan Y dan AE.
Dampak perubahan pengeluaran pemerintah
Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output keseimbangan dengan menambah atau mengurangi pengeluarannya. Besarnya efek perubahan pengeluaran pemerintah adalah sama dengan pengaruh perubahan investasi (I0) atau konsumsi (G0) sehingga dampak perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perkonomian dapat ditulis sebagai berikut:
Multiplier Dalam Perekonomian Tiga Sektor
Seperti yang berlaku dalam perekonomian dua sektor, dalam perekonomian tiga sektor perubahan-perubahan perbelanjaan agregat akan menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional sebanyak beberapa kali lebih besar dari perubahan perbelanjaan agregat yang asal.
Multiplier investasi
Untuk menghitung nilai multiplier investasi. Dimisalkan nilai invetasi bertambah dari I menjadi I1 dan pertambahannya adalah ΔI .
Sistem pajak tetap
Pertambahan investasi sebesar ΔI akan menambah pendapatan nasional dari:
Y= 1/(1-b ) (a-〖bT〗_x+ I+G)
Menjadi:
Y= 1/(1-b ) (a-〖bT〗_x+ I+ CI+G)
Dengan demikian proses multiplier menambah pendapatan nasional sebesar seperti yang dinyatakan persamaan berikut:
ΔY=Y_1- Y= 1/(1-b) ΔI
Dari persamaan ini dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian tiga sektor dengan pajak tetap, pertambahan investasi sebanyak ΔI akan menambahkan PN sebanyak (1/(1-b)) kali pertambahan invetasi. Dengan demikian nilai multiplier yaitu ΔY / ΔI, adalah:
Multiplier investasi (pajak tetap)= 1/(1-b)
Sistem pajak proporsional
Pertambahan PN (ΔY) yang akan terwujud dalam perekonomian tiga sektor dengan sistem pajak proporsional adalah (1/(1-b + bt )) kali lipat dari pertambahan investasi (ΔI) yang berlaku. Berarti nilai multiplier adalah:
Multiplier investasi (pajak proporsional)= 1/(1-b+bt )= 1/(1-b (1-t))
Multiplier pengeluaran pemerintah
Sistem pajak tetap
Dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak tetap, nilai multiplier pengeluaran pemerintah adalah 1/(1-b) dan kenaikan pendapatan nasional (ΔY) dapat dihitung dengan persamaan:
ΔY= 1/(1-b) ΔG
Sistem pajak proporsional
Dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak proporsional, nilai multiplier pengeluaran pemerintah adalah 1/(1-b+bt) dan kenaikkan pendapatan ΔY dapat dihitung menggunakan persamaan:
ΔY= 1/(1-b+bt) ΔG
Multiplier pajak
Sistem pajak tetap
Pengurangan pajak sebanyak ΔI akan menambah PN (ΔY) sebanyak b/(1-b) dikali dengan pengurangan pajak yang dilakukan. Dalam pajak tetap nilai multiplier perubahan pajak (MT) adalah:
M_T= ΔY/ΔT= b/(1-b )
Sistem pajak proporsional
Pertambahan dalam pendapatan nasional (ΔY = Y2 – Y) dapat ditentukan dengan menggunakan formula:
ΔY= 1/(1-b+bt) (tΔT)
atau
ΔY= b/(1-b+bt) (ΔT)
Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pengurangan pajak sebanyak ΔT akan menaikkan pendapatan nasional sebanyak b/(1-b+bt) dikali dengan pengurangan pajak yang berlaku.
Angka pengganda Perekonomian Tiga Sektor
Angka pengganda untuk pajak yang bersifat tetap
Y = C0 + C (Y – Tx + Tr) + I + G
Y = C0 + CY – CTx + CTr + I + G
Y – CY = C0 – CTx + CTr + I + G
(1 – C)Y = C0 – CTx + CTr + I + G
Y = (C_0-〖CT〗_x+〖CT〗_r+ I+G )/(( I-G))
Y = 1/((1-C)) (C_0- 〖CT〗_x+ 〖CT〗_r+ I+G
Angka pengganda pengeluaran adalah:
KE = 1/((1-C))
Angka pengganda untuk pajak yang bersifat proporsional
TX = T0 – tY
Yd = Y – T0 – tY + Tr
Y = C0 + C ( Y – T0 – tY + Tr) + I G
Y = C0 + CY – CT0 – CtY + CTr + I + G
Y – CY + CtY = C0 – CT0 + CTr + I + G
(1 – C + Ct) Y = C0 – CTX + CTr + I + G
Y = (C_(0 )- 〖CT〗_0+ 〖CT〗_r+ I+G)/(( 1-C+Ct))
Y = 1/((1-C-Ct) ) (C_0- 〖CT〗_0+ 〖CT〗_r+ I+G
Perubahan pendapatan nasiona sebagai akibat dari perubahan pengeluaran secara total adalah:
KE= ΔY/ΔE
KE= 1/((1-C+Ct))
Masalah Makro Ekonomi Dan Kebijakan Fiskal
Langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjannya dengan maksud unttuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal . Dalam suatu perekonomian tertutup, yaitu perekonomianyang tidak menjalankan kegiatan perdagangan luar negeri. Dua masalah makro ekonomi yang utama adalah pengangguran dan inflasi.
Pada hakekatnya kebijakan fiskal tersebut merupakan kebijakan T (mengubah tarif-tarif pajak) dan kebijakan G (mengubah pengeluaran pemerintah) dengan tujuan untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian yang bersangkutan sesuai dengan sasaran-sasaran yang digariskan oleh pemerintah yang bersangkutan .
Masalah pengangguran dan inflasi
Tingkat kegiatan ekonomi negara yang wujud pada suatu waktu tertentu adalah berbentuk salah satu dari tiga keadaan berikut:
Mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh
Menghadapi masalah pengangguran
Menghadapi masalah inflasi
Peranan kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal memegang peranan yang cukup penting dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi kearah tingkat yang dikehendaki.
Jurang deflasi, jurang inflasi dan kebijakan fiskal
Dengan menggunakan kebijakan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi besarnya jurang deflasi atau jurang inflasi yang wujud dalam perekonomian. Apabila terdapat jurang deflasi tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai potensinya yang maksimal dan pengangguran wujud. Dalam hal ini pengeluaran agregat perlu dinaikkan. Kebijakan pemerintah itu akan menaikkan tingkat kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran.
Kebijakan anggaran belanja defisit adalah satu langkah pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi depresi dan pengangguran.
Didalam masa dimana jarang inflasi wujud, yaitu pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksikan barang-barang dan jasa-jasa, kebijakan anggaran belanja surplus perlu dilakukan.
Akibat kebijakan fiskal ke atas kegiatan ekonomi
Akibat jangka panjang dari langkah-langkah pemerintah yang baru diterangkan diatas untuk menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi. Pengaruh kebijakan fiskal ke atas naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi dalam jangka panjang.
Apabila pemerintah secara aktif menggunakan kebijakan anggaran belanjanya sebagai alat untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi maka:
Masalah depresi dan pengangguran
Masalah inflasi dapat dikurangi keseriusannya dan
Gerak naik turun siklus perusahaan dapat diperkecil. Berarti kegiatan eonomi negara berjalan dengan lebih stabil.
Bentuk kebijakan fiskal diskresioner
Kebijakan fiskal yang terutama akan digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal diskresioner (discretionary fiscal policy). Ia dapat dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk:
Mengurangi naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan
Menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan.
Kebijakan fiskal diskresioner dapat dibedakan dalam tiga bentuk:
Membuat perubahan keatas pengeluaran pemerintah
Membuat perubahan keatas sistem pemungutan pajak
Secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak.
Pengangguran dan kebijakan fiskal
Ad tiga faktor yang akan menentukan besarnya perubahan dalam anggaran belanja untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi yang dihadapi yaitu:
Besarnya perbedaan antara PN yang sebenarnya dicapai dengan PN yang akan tercapai pada konsumsi tenaga kerja penuh
Bentuk kebijakan fiskal diskresioner yang akan dilaksanakan
Besarnya kecondongan marjinal pendapatan nasional (MPCy)
KESIMPULAN
Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi dalam sektor perusahaan, rumah tangga dan pemerintah.
Pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan berbagai cara. Cara yang pertama adalah membedakannya sebagai berikut: pajak langsung dan pajak tak langsung. Cara lain adalah pajak regresif (contoh: pajak tetap), pajak proporsional dan pajak progresif.
Keseimbangan PN dapat ditunjukkan melalui dua pendekatan yaitu:
Pendekatan pengeluaran agregat – penawaran agregat dan
Pendekatan suntikan – bocoran.
Multiplier dalam ekonomi tiga sektor dapat dibedakan kepada dua jenis yaitu multiplier dalam sistem pajak tetap dan multiplier dalam sistem pajak proporsional.
Jenis-jenis penstabilan otomatik yang utama adalah:
Pajak proporsional dan pajak progresif
Program asuransi pengangguran
Sistem harga minimum
Kebijakan fiskal diskresioner dilakukan dengan:
Menambah pengeluaran agregat pada waktu pengangguran
Mengurangi pada waktu inflasi
DAFTAR PUSTAKA
Sukirno, Sadono, “Makro Ekonomi Teori Pengantar”, edisi ketiga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008
Nisjar, Karhi, Winardi, “Ilmu Ekonomi Makro (Suatu Pengantar)”, Mandar Maju. Bandung. 1997
Insukindro, “Keseimbangan Ekonomi Makro Untuk Perekonomian Tertutup Dan Terbuka”, BPFE. Yogyakarta. 1985
Suparmono, “Pengantar Ekonomi Makro”, AMPYKPN. Yogyakarta. 2002
Rahardja, Prathama, “Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar”, Edisi kedua. Fakultas Ekonomi UI. Jakarta. 2004
Tidak ada komentar:
Posting Komentar