A. ISTILAH DAN PENGERTIAN JAMINANPERORANGAN
Istilah jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht, dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan imateriil.
Pengertian jaminan perorangan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan jaminan imateriil (perorangan) adalah:
“Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya”.
Unsur jaminan perorangan, yaitu:
1. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
3. terhadap harta kekayaan deitur umumnya.
Soebekti mengartikan jaminan perorangan adalah:
“Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut”
Menurut Soebekti juga, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
B. JENIS-JENIS JAMINAN PERORANGAN
1. jaminan penanggungan (borgtocht) adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur
2. jaminan garansi (garansi bank) (Pasal 1316 KUH Perdata), yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga.
3. Jaminan Perusahaan
Dari jenis jaminan perorangan tersebut, maka dalam sub-sub bab berikut ini hanya disajikan yang berkaitan dengan penanggungan utang dan garansi bank.
C. PENANGGUNGAN UTANG
1. Pengertian dan Sifat Penanggungan Utang
Perjanjian penanggungan utang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Yang diartikan dengan penanggungan adalah:
“Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya” (Pasal 1820 KUH Perdata).
Apabila diperhatikan definisi tersebut, maka jelaslah bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya.
Alasan adanya perjanjian penanggungan ini antara lain karena si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang seham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan tersebut dan kedua perusahaan induk ikut menjamin hutang perusahaan cabang.
Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat accesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur.
2. Akibat-akibat Penanggungan antara Kreditur dan Penanggung
Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Untuk membayar utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya (Pasal 1831 KUH Pedata).
Penanggungan tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya jika:
a.Ia (penanggung utang) telah melepasakan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
b.Ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung; dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung;
c.Debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
d.Debitur dalam keadaan pailit; dan
e.Dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim (Pasal 1832 KUH Perdata).
3.Akibat-akibat Penanggungan antara Debitur dan Penanggung dan antara Para Penanggung
Hubungan hokum antara penanggung dengan debitur utama adalah erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran hutang debitur kepada kreditur. Untuk itu, pihak penanggung menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Di samping penanggungan utang juga berhak untuk menuntut:
a.Pokok dan bunga;
b.Pengantian biaya, kerugian, dan bunga.
Di samping itu, penanggung juga dapat menuntut debitur untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan, bahkan sebelum ia membayar utangnya:
a.Bila ia digugat di muka hakim untuk membayar;
b.Bila debitur berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada suatu waktu tertentu;
c.Bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya;
d.Setelah lewat sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya, sehingga tidak dapat diakhir sebelum lewat waktu tertentu.
Hubungan antara para penanggung dengan debitur disajikan berikut ini. Jika berbagai orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk seorang debitur dan untuk utang yang sama, maka penanggung yang melunasi hutangnya berhak untuk menuntut kepada penanggung yang lainnya, masing-masing untuk bagiannya.
4. Hapusnya Penanggungan Utang
Hapusnya penanggungan utang diatur dalam Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1845 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya. Pasal ini menunjuk kepada Pasal 1381, Pasal 1408, Pasal 1424, Pasal 1420, Pasal 1437, Pasal 1442, Pasal 1574, Pasal 1846, Pasal 1938, dan Pasal 1984 KUH Perdata.
Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang, yaitu pembayaran; penawaran pembayaran tunai; diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; kompensasi; pencampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; kebatalan atau pembatalan; dan berlakunya syarat pembatalan.
Sumber :Lina Jamilah, SH., MH
Jumat, 06 Juni 2014
Senin, 21 Oktober 2013
Pembinaan dan Pemasyarakatan
POLA PEMBINAAN BAGI PARA TAHANAN DAN NARAPIDANA SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN HAM
RUTAN DAN LAPAS DI SUMATERA UTARA
Oleh: Alvi Syahrin
I. Pidana masih diperlukan kehadirannya dalam masyarakat sekalipun dengan berbagai pembatasan. Pidana digunakan secara manusiawi pada tujuan-tujuan yang berorientasi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka ia (pidana) masih relevan digunakan sebagai sarana (penjamin) dalam kehidupan bermasyarakat.
Fungsi hukuman sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan, mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan kejahatan, terus berubah dan berkembang ke arah fungsi hukuman khususnya hukuman penjara sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.
Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petuga pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.
Memperlakukan narapidana sesuai dengan tujuan pidana penjara, di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak juga membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan demikian tujuan pidana penjara ialah “pemasyarakatan”.
Memperhatikan rumusan di atas, jelas bahwa tidak saja masyarakat di ayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Selanjutnya menjatuhi pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara, oleh karena tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan melainkan pidana kehilangan kemerdekaan.
Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan terhadap masyarakat. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia dipenjarakan.
II. Berdasarkan Pasal 1 angka (21) KUHAP, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Penahanan berdasarkan Pasal 20 KUHAP dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, atau untuk kepentingan penuntutan atau untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 KUHAP), Dan Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).
Jenis penahanan berdasarkan Pasal 22 KUHAP, dapat berupa: a. penahanan rumah tahanan negara, b. penahanan rumah, c. penahanan kota.
Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari, dan jika diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 20 hari, dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari, dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari. Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari. Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari, dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 puluh hari. Setelah waktu 110 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Terhadap mereka (tersangka atau terdakwa) dapat ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang merupakan unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Pembinaan dan pola pembinaan tahanan meliputi tahanan, pelayanan tahanan yang berupa segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan, yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti).
Kegiatan yang diberikan kepada tahanan bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negatif (seperti berusaha melarikan diri), tetapi harus lebih dititikberatkan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan.
Bentuk pembinaan terhadap tahanan berupa pelayanan tahanan yang dapat berupa:
a. Bantuan Hukum.
1) Setiap tahanan berhak memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum.
2) Kepada tahanan diberikan penyuluhan hukum dan untuk keperluan ini Kepala Rutan/Cab Rutan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi penegak hukum dan pemerintah setempat.
3) Dalam upaya untuk memberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum perlu disediakan:
a) Alat tulis menulis.
b)Tempat untuk pertemuan dengan penasehat hukum yang dapat dilihat/diawas: tetapi tidakdapat didengar oleh orang lain/petugas.
4) Kunjungan atau pertemuan dengan penasehat hukum hanya dapat dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja, atau hari jadwal kunjungan.
5) Kunjungan atau pertemuan dengan penasehat hukum dicatat dalam buku Khusus Kunjungan Bantuan Hukum.
b. Penyuluhah Rohani.
1) Kegiatan penyuluhan Rohani meliputi :
a) Ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama.
b) Ceramah, penyuluhan dan pendidikan umum.
2) Untuk keperluan ceramah, penyuluhan dan pendidikan sebagaimana dimaksud butir 1), Kepala Rutan/Cabrutan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah setempat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3) Pokok-pokok materi ceramah, penyuluhan atau pendidikan yang akan disampaikan kepada tahanan, harus terlebih dahulu diketahui Kepala Rutan/Cabrutan dan kegiatannya tidak boleh menyinggung perasaan atau menimbulkan keresahan para tahanan.
4) Setiap kegiatan baik berupa ceramah, penyuluhan atau pendidikan perlu diawasi agar tidak dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan/Cabrutan maupun negara.
5) Untuk (maksud) memberikan ceramah, penyuluhan dan pendidikan disediakan ruangan dan sarana yang diperlukan.
c. Penyuluhan jasmani.
1) Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada tahanan diberikan kegiatan olah raga, kesenian dan rekreasi di dalam Rutan/Cabrutan sesuai dengan fasilitas yang tersedia.
2) Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatah sebagaimana dimaksud pada butir 1), tahanan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan/ Cabrutan.
3) Senam pagi tahanan dipimpin oleh petugas Rutan/Cabrutan dan dilaksanakan sekurangkurangnya dua kali seminggu.
4) Penyelenggaraan kegiatan olahraga, berupa bola volly, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, catur dan lain-lain, dilaksanakan di dalam Rutan/Cabrutan dan dalam penga-wasan petugas.
5) Kegiatan rekreasi bagi tahanan di dalam Rutan/Cabrutan meliputi :
a) Penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh tahanan dan atau team yang didatangkan dari luar, terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional.
b) Penyelenggaraan pertunjukan berupa pemutaran film, video atau televisi dan lain-lain.
6) Memberikan kesempatan pada tahanan untuk melakukan kegiatan sosial/bakti sosial yang bersifat sukarela misalnya donor darah.
d. Bimbingan Bakat.
1) Untuk mengetahui bakat masing-masing tahanan, maka perlu diadakan penelitian kepada mereka yang baru masuk Rutan/Cabrutan terutama pada saat mengikuti masa pengenalan lingkungan.
2) Bimbingan bakat terhadap tahanan dilakukan melalui penyaluran dan pengembangan atas kecakapan alami yang dimiliki tahanan, misalnya melukis, mengukir dan lain-lain.
e. Bimbingan Ketrampilan.
1) Untuk mengetahui minat masing-masing tahanan dalam mengikuti bimbingan ketrampilan, dilakukan dengan mengadakan penelitian pada setiap tahanan yang baru masuk Rutan/Cabrutan.
2) Bimbingan ketrampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis ketrampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di Lapas apabila kelak telah diputus menjadi narapidana, seperti keperluan industri kecil (pertukangan), pertanian. perkebunan dan sebagainya.
f. Perpustakaan.
1) Untuk mengisi waktu terluang dan guna menyalurkan minat baca, maka disediakan perpustakaan.
2) Perpustakaan yang diselenggarakan Rutan/Cabrutan, meliputi buku Agama, pengetahuan umum, kejuruan dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan/Cabrutan serta bermanfaat bagi tahanan.
3) Buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan dapat dipinjam oleh tahanan yang waktu dan tempatnya diatur oleh Kepala Rutan/ Cabrutan.
g. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Bimbingan Kegiatan.
1) Bimbingan kegiatan tahanan meliputi
a) Bimbingan bakat.
b) Bimbingan ketrampilan.
2) Bimbingan kegiatan hanya dapat diikuti oleh tahanan secara sukarela.
3) Pada setiap awal bulan, program kegiatan bimbingan bakat dan ketrampilan tahanan, dikirimkankepada instansi yang menahan untuk diketahui. Apabila dipandang perlu, pihak yang menahan dapat mengajukan keberatan atas keikutsertaan salah seorang atau beberapa orang tahanan yang berada dalam wewenangnya.
4) Kegiatan yang diberikan kepada tahanan harus bersifat jangka pendek.
5) Untuk keperluan bimbingan kegiatan di samping yang telah disediakan Rutan/Cabrutan, tahanan dapat membawa sendiri peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan, sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban serta tidak ada ikatan yang merugikan Rutan/Cabrutan.
6) Setiap tahanan yang mengikuti bimbingan kegiatan dalam bentuk pekerjaan yanq produktif (berproduksi), diberi upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7) Tahanan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lebih dari tujuh jam setiap hari.
8) Bimbingan kegiatan bagi tahanan dilaksanakan di dalam Rutan/ Cabrutan.
9) Semua hasil karya tahanan baik yang berasal dari kegiatan bimbingan bakat maupun ketrampilan dicatat dalam buku hasil karya tahanan.
10) Semua hasil karya tahanan disimpan dengan baik dan tertib dalam gudang penyimpanan.
11) Hasil karva tahanan dapat dijual sesuai peraturan yang berlaku.
III. Pembinaan dan bimbingan dalam sistem pemasyarakatan, pada permulaan tahun 1964 tercantum dalam Piagam Pemasyarakatan. Piagam Pemasyarakatan Indonesia yang tersusun dalam konperensi kerja Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April – 9 Mei 1964 di Bandung, merupakan arti pembinaan menurut pasal 1, 2, dan 6 sebagai berikut:
... sistem pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan.
Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya self propelling adjustment di antara elemen integritas, sehingga narapidana yang bersangkutan menuju ke arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan.
Kemudian, Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.K.P.10/3/1 tanggal 8 Februari 1965 yang menyempurnakan Surat Keputusan No. J.H. G.8/922 tanggal 26 Desember 1964 tentang Konsepsi Pemasyarakatan, menentukan bahwa Pemasyarakatan adalah suatu proses therapoutie, yang sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan, yang dilaksanakan berdasarkan asas : Perikemanusiaan, Pancasila, Pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.
Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaknsaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat.
Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam permasyarakatan melibatkan peran-serta masyarakat, hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.
Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaa yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diti dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.
Arah pembinaan harus tertuju kepada (1) membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, (2) membuna hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.
Pemidanaan agar sejalan dengan peminaan narapidana tersebut, maka harus sesuai dengan perspektif Pancasila, yang berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
Pertama, pengakuan manusia (Indonesia) sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa. Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama maupun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana, melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pemidanaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan menstranformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia religius.
Kedua, pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemidaan tidak boleh menciderai hak-hak asasnya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apa pun. Implikasinya adalah, bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga permasyarakatan, unsur-unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya.
Ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain, bahwa pemidaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.
Keempat, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.
Kelima, menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial, yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Dalam kaitan itu, perlu diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggung jawab untuk membebaskan orang yang berpidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang melilitnya menjadi penjahat.
IV. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.
Untuk mencapai sistem pencapaian yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip permasyarakatan. Seorang petugas permasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.
Lembaga Permasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Permasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Permasyarakatan dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.
Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Permasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Untuk mendidik terpidana untuk menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, maka:
1. selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan daripadanya;
2. pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaannya harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional;
3. bimbingan dan didikannya harus berdasarkan Pancasila.
Negara harus memperlakukan para narapidana menurut kepribadian kita sendiri dan tidak mencari-cari di luar negeri bagaimana memperlakukan narapidana di Indonesia. Tentang teknik boleh kita belajar dari negeri-negeri yang maju tekniknya.
Pokok dari dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadiaan kita ialah:
1. tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat; tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia;
2. tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat; narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna; dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang;
3. narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan supaya di samping atau sesudah mendapat didikan berangsur-angsur, mendapat upah untuk pekerjaanya.
Bagi Pemasyarakatan, tujuan spesifiknya ialah satu integritas kehidupan dan penghidupan, dalam hal ini integritas itu sendiri dari individu narapidana yang bersangkutan dan masyarakat di luarnya, yang sanggup menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan hidup dalam mewujudkan, mempertahankan dan menyempurnakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Sistem Pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan baru akan sempurna juka di dalam pelaksanaannya ditunjang oleh fasilitas-fasilitas pembinaan yang betul-betul memenuhi syarat. Yang dimaksud dengan fasilitas pembinaan di sini adalah fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik kembali dan menjadi manusia yang seutuhnya.
V. Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.
Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.
Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:
a. pengayoman;
b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
c. pendidikan;
d. pembimbingan;
e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
Penjelasan terhadap asas-asas tersebut di atas adalah:
“Pengayoman” adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
“Persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
“Pendidikan” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
“Penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
“Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah Warga Negara Pemasyarakatan harus berada di dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi).
“Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluargadan orang-orang tertentu” adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.
Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan: secara intramural (di dalam LAPAS) dan secara ekstramural (di luar LAPAS). Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut inregrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.
Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
a. Terpidana bersyarat;
b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua atau badan sosial;
d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua atau badan sosial; dan
e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. (Pasal 6 ayat (3)).
Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingnya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena pembimbingannya, masih merupakan tanggung jawab Pemerintah. Terhadap Anak Negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakuan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara. Pembimbingannya oleh BAPAS terhadap Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.
Adapun fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah fasilitas pembinaan fisik maupun fasilitas pembinaan mental. Akan dapat kita bayangkan jika seandainya suatu Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki fasilitas-fasilitas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka apa yang menjadi cita-cita serta harapan dari Sistem Pemasyarakatan hanya akan berhasil dalam hal teori saja.
Pembinaan yang ditujukan terhadap fisik/jasmaniah narapidana, agar pada saat mereka selesai menjalani masa pidananya sudah betul-betul siap kembali ke dalam masyarakat. Maksud dari kata fisik disini bukan saja berarti jasad dari narapidana, tetapi juga kepandaian, keterampilan, ketangkasan dan daya karya, mampu untuk berdiri sendiri serta mencari nafkah yang halal yang kesemuanya ini diperoleh selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan. (misalnya, kekaryaan, kerajinan tangan, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani dan lain sebagainya).
Pembinaan yang ditujukan terhadap mental/rokhaniah narapidana sebagai bekal untuk kembali ke dalam masyarakat, dalam hal peningkatan darya cipta, rasa dan karsa, kesusilaan, kejujuran dan sopan santun. (misalnya, pendidikan agama, kesenia, ceramah rohani, keorgnaisasian dan lain-lainnya).
Di samping tersedia fasilitas pembinaan selama narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, juga harus dipikirkan fasilitas pembinaan narapidana yang sudah menjelang lepas (pre release treatment) dan fasilitas pembinaan narapidana sesudah lepas (post release treatment).
Terhadap pembinaan narapidana yang menjelang lepas fasilitas pembinaan yang harus diprogramkan adalah:
- pendidikan/sekolah di masyarakat bebas,
- bekerja di kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, atau tempat pekerjaan bukan milik Lembaga Pemasyarakatan,
- rekreasi,
- kunjungan keluarga,
- cuti, dan lain sebagainya.
Terhadap narapidana yang sudah lepas atau yang sudah menjalani tahap asimilasi maupun integrasi, narapidana yang bersangkutan sudah dibiasakan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat, sehingga dalam menjalani kehidupan di dalam masyarakat narapidana yang bersangkutan sudah tidak merasa canggung lagi.
VI. Pola pelayanan terhadap tahanan atau pembinaan terhadap narapidana diselenggarakan dalam rangka membentuk tahanan atau warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggungjawab.
DAFTAR PUSTAKA
Bambang Poernomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.
Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pidana Penjara di Indonesia, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung.
Eddy Djunaedi Karnasudirdja, ---, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana
Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit: Alumni, Bandung.
--------- (Ed.)., 2005, Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Penerbit: PT Refika Aditama, Bandung.
Tongat, 2004, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Penerbit: UMM Press, Malang
Widiada Gunakaya, 1988, Sejarah dan KOnsepsi Pemasyarakatan, Penerbit: CV. Armico, Bandung.
Catatan:
Tulisan ini, disampaikan penulis pada acara “Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) HAM Tahun Anggaran 2009” Departemen Hukum dan HAM R.I. Kantor Wilayah Sumatera Utara, di Hotel Madani Medan, tanggal 06-07 Mei 2009.
Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTN-bh)
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PTN-bh*
Oleh: Alvi Syahrin
I. Pola pengelolaan keuangan PTN-bh berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UUPT), masih menimbulkan problematika ditandai dengan belum di terbitkannya peraturan pelaksana yang ditentukan oleh beberapa pasal antara lain Pasal 64, 65 ayat (2), Pasal 66, Pasal 68, Pasal 97 huruf c dan d. Belum diterbitkannya peraturan pelaksana dalam UUPT dapat melahirkan tafsiran hukum yang berbeda dalam pelaksanaan pola pengelolaan keuangan PTN-bh.
II. Metode yuridis sistemik melakukan analisis pasal-pasal dalam peraturan dan harus mengkaitkannya satu sama lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh.
Pasal 97 huruf c UU No. 12 Tahun 2012 yang berbunyi:
Pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.
dan Pasal 97 huruf d UU No. 12 Tahun 2012 yang berbunyi:
Pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengikuti Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
Berdasarkan Pasal 97 huruf c UU No. 12 Tahun 2012, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga, ditetapkan menjadi PTN bh yang harus menyesuaikan tata kelolanya paling lambat tanggal 10 Agustus 2014.
Berdasarkan Pasal 97 huruf d UU No. 12 Tahun 2012, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga, ditetapkan menerapkan pengelolaan keuangan BLU sampai diterbitkannya peraturan pelaksana UU No. 12 Tahun 2012. Sedangkan PTN-bh yang telah berubah menjadi PT Pemerintah yang menggunakan pola keuangan BLU (dalam hal ini ITB dan UPI) tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 97 huruf d.
Peraturan pelaksana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d belum ada, maka terjadi kekosongan hukum dan solusinya adalah dapat diberlakukan peraturan yang lama yaitu PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 74 Tahun 2012. Selanjutnya PP No. 74 Tahun 2012 ini bukan merupakan peraturan pelaksana UU No. 12 Tahun 2012 karena PP No. 74 Tahun 2012 dalam konsiderannya tidak mencantumkan UU No. 12 Tahun 2012.
Berdasarkan Pasal 62 UUPT, Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya. Otonomi PT meliputi bidang akademik dan non akademik (Pasal 64 ayat (1) UUPT). Otonomi di bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional, serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaaan dan sarana prasarana (Pasal 64 ayat (3) UUPT). Bahwa otonomi Perguruan Tinggi diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 68 UUPT). Sampai saat ini peraturan pemerintah dimaksud pada Pasal 68 UUPT belum terbit. Artinya PTN-bh yang ada saat ini belum memiliki ketentuan dasar hukum (rechtsgrond) penyelenggaraan otonomi PT termasuk terkait pengelolaan keuangan yang didasarkan dalam UUPT.
Belum terbitnya ketentuan dasar hukum penyelenggaraan otonomi PT termasuk terkait pengelolaan keuangan yang didasarkan dalam UUPT ini menyebabkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan 7 PTN-bh berada dalam ketidakpastian hukum (onrechtszekerheid).
Pengelolaan keuangan pada 7 (tujuh) PTN-bh, diselenggarakan berdasarkan PPK-BLU dengan status BLU secara penuh sampai 31 Desember 2012, dan pengalihan kekayaannya wajib diselesaikan 28 September 2013 (Pasal 37A jo 40A PP No.74 Tahun 2012). Dalam penjelasan Pasal 40A ayat (1) PP 74 Tahun 2012 penerapan PPK-BLU dalam ketentuan ini antara lain meliputi tarif layanan, standar biaya, serta perencanaan dan penganggaran (penyusunan RBA dan RKA-K/L). Tarif layanan dan standar biaya yang digunakan saat ini (existing) masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2012 dan dapat dipergunakan dalam penyusunan RKA-K/L tahun 2012 dan 2013.
Penegasan lebih lanjut tentang pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan sesuai dengan Pasal 9 ayat (9) PP No. 74 Tahun 2012 Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya dapat mendelegasikan penetapan tarif layanan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan atau Pimpinan BLU. Pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan (Pasal 9 ayat (10) PP No. 74 Tahun 2012) namun sampai saat ini Peraturan tersebut belum terbit.
Untuk menghindari kekosongan hukum dalam penetapan tarif layanan berdasarkan pasal 40A ayat (1) PP No. 74 Tahun 2012 dan penjelasannya, PTN-bh dapat menerapkan norma hukum ini, dengan kata lain Rektor PTN-bh sebagai pimpinan lembaga berwenang menetapkan tarif layanan, standar biaya, serta perencanaan dan penganggaran (penyusunan RBA dan RKA-K/L) dengan pedoman teknis yang dimiliki sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dikaitkan dengan pengelolaan keuangan Pendidikan Tinggi yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 dapat diberlakukan asas hukum "lex specialis derogat lex generalis" (ketentuan UU No. 12 Tahun 2012 mengeyampingkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khusus menyangkut pengelolaan keuangan pendidikan tinggi PTN-bh).
III. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU yang berbunyi:
Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk dewan pengawas”
Dan ayat (4) yang berbunyi:
Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pada BLU yang memiliki realisasi omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Maka dapat dikatakan berdasarkan sifat norma hukum (rechtsnorm karakter) pembentukan dewan pengawas tidak bersifat memaksa (dwingen) dan mengikat (binden) untuk dilaksanakan karena redaksional pada ayat (3) menggunkan kata “dapat”. Dilihat dari ilmu hukum normatif (normative rechtswetenschap) bahwa norma hukum yang dimaksudkan tidak memuatought to be atau het van behoren, sehingga USU dan 6 PTN-bh lainnya tidak harus mematuhinya. Selain itu, norma hukum yang demikian hanya bersifat dispositif (aanvullenrecht, dispositief recht).
Dalam ayat (5) ditegaskan bahwa dewan pengawas BLU di lingkungan pemerintah pusat dibentuk dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan.
Ketentuan pasal 34 ayat (3), (4), dan (5) apabila ditentukan dengan Pasal 40A PP No. 74 tahun 2012 berikut dengan penjelasannya maka dewan pengawas bagi PTN-bh khususnya, yaitu Majelis Wali Amanat, sebabMajelis Wali Amanat bertugas untuk menetapkan kebijakan umum universitas dalam bidang non akademik yakni melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan universitas.
IV. UUPT memberikan otonomi kepada PTN-bh di antaranya dalam hal pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan PTN-bh berdasarkan UUPT menerapkan PPK BLU sampai 10 Agustus 2014 atau sampai keluarnya peraturan pelaksanaan, namun demikian peraturan pelaksanaannya belum terbit sampai saat ini. Untuk mengisi kekosongan hukum karena belum terbitnya peraturan pelaksana dari UUPT mengenai pengelolaan keuangan, maka PTN-bh dalam pengelolaan keuangan berpedoman kepada PP No. 74 Tahun 2012. Pendelegasian kewenangan mengenai penetapan tarif layanan yang diatur dalam PP No. 74 Tahun 2012, seharusnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan hingga saat ini belum terbit, sehingga Rektormasih berwenang dalam menetapkan tarif layanan sampai waktu yang ditentukan (10 Agustus 2014) atau sampai terbitnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pendanaan PTN-bh.
Pembentukan Dewan Pengawas tidak bersifat memaksa, sehingga PTN-bh tidak harus membentuknya.
*Catatan:
Analisis hukum yang diuraikan merupakan hasil diskusi dari tim Hukum USU yang terdiri dari Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH.MS, Prof. Dr. Tan Kamello, Bachtiar Hamzah, SH.MH., M. Hayat, SH., Edy Ikhsan, SH. MA, Dr. Agusmidah, SH.MHum., Armansyah, SH.MH.
Langganan:
Postingan (Atom)