www.cpns‐id.com Page 1
PANCASILA, UUD 1945 DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
LATIHAN 1
1. Bila disimpulkan maka pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD
1945 adalah sebagai berikut, Kecuali
(a) Pokok pikiran tentang persatuan
(b) Pokok pikiran tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
(c) Pokok pikiran tentang kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan perwakilan
(d) Ketuhanan Yang Maha Esa yang berdasarkan atas kemanusiaan yang adil dan
beradab
(e) Pokok pikiran tentang pertahanan dan keamanan nasional
2. Diantara hukum dasar yang tidak tertulis adalah
(a) Petuah-petuah dari ketua adat
(b) Kebiasaan-kebiasaan dalam menja-lankan pemerintahan negara
(c) Perjanjian-perjanjian dengan negara lain
(d) Instruksi-instruksi presiden
(e) Undang-undang darurat perang
3. Yang merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan kabinet presidensil menurut UUD 1945
adalah sebagai berikut, KECUALI
(a) Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden
(b) Presiden sebagai kepala eksekutif
(c) Kabinet dipimpin oleh presiden
(d) Kabinet tidak dapat dibubarkan oleh DPR
(e) Presiden bertanggung jawab kepada DPR
4. Dilihat dari sudut tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga
negara yang melaksanakan sebagian dari fungsi DPR, oleh karena
(a) BPK adalah lembaga negara yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan
pemerintah
(b) Kekuasaan dan kewajiban BPK, ditetapkan dengan undang-undang
(c) BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR
(d) BPK mempunyai kekuasaan untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara
(e) Pemerintah berkewajiban menyam-paikan penggunaan APBN kepada BPK
5. Masyarakat Pancasila menempatkan individu dan masyarakat dalam suatu
hubungan yang selaras, serasi dan seimbang. Untuk mencapai keselarasan, keserasian
dan keseimbangan itu kita harus mau dan mampu
(a) Mendengarkan pendapat orang lain
(b) Menghargai pendirian orang lain
(c) Tenggang rasa diantara sesama
(d) Mengendalikan diri sendiri
(e) Mempertebal kesetiakawanan sosial
6. Sikap untuk menerima keputusan yang telah ditentukan bersama, walaupun
keputusan itu belum tentu sesuai dengan pandangan pribadi atau kelompok, adalah
sikap yang sesuai dengan sila-sila dari Pancasila, terutama sila-sila
(a) Kedua dan ketiga
(b) Ketiga dan keempat
www.cpns‐id.com Page 2
(c) Keempat dan kelima
(d) Ketiga dan kelima
(e) Kedua dan keempat
7. Norma atau kaidah yang mempunyai sanksi tegas dan nyata adalah norma
(a) Agama
(b) Kesusilaan
(c) Kesopanan
(d) Hukum
(e) Kebiasaan
8. Unsur-unsur penting yang harus ada untuk berdirinya sebuah negara adalah sebagai
berikut, KECUALI
(a) Rakyat
(b) Kekuasaan pemerintah
(c) Daerah wilayah
(d) Pengakuan kedaulatan
(e) Ideologi negara
9. Pembukaan UUD 1945 mempunyai arti sebagai berikut, KECUALI
(a) Sumber motivasi perjuangan bangsa Indonesia
(b) Sumber aspirasi tekad bangsa Indonesia
(c) Sumber yang menyemangati pasal-pasal dan penjelasan
(d) Sumber dari segala macam sumber hukum Indonesia
(e) Sumber cita hukum dan cita moral bangsa Indonesia
10. Negara menjamin, melindungi dan mengakui hak-hak asasi manusia berdasarkan
atas
(a) Kepentingan negara
(b) Keseimbangan hak dan kewajiban
(c) Jasa seseorang terhadap negara
(d) Persamaan dan keadilan
(e) Sifat kodrat manusia
11. Nasehat atas pemberian atau penolakan grasi diberikan oleh
(a) Jaksa Agung
(b) Dewan Perwakilan Agung
(c) Dewan Pertimbangan Agung
(d) Menteri Kehakiman
(e) Mahkamah Agung
12. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran seperti di bawah ini,
KECUALI
(a) Persatuan
(b) Keadilan sosial
(c) Masyarakat adil dan makmur
(d) Kedaulatan rakyat
(e) Ketuhanan dan kemanusiaan
13. Kedaulatan rakyat dalam negara Pancasila mencakup asas-asas yang mendasar
yaitu asas
(a) Kekeluargaan dan keadilan
www.cpns‐id.com Page 3
(b) Kebenaran, keadilan dan perwakilan
(c) Keadilan dan kerakyatan
(d) Musyawarah mufakat dan keadilan
(e) Kerakyatan dan musyawarah mufakat
14. Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 termuat asas politik negara yaitu
(a) Pancasila sebagai asas tunggal
(b) Republik yang berdaulat
(c) Negara yang berdasar atas sistem konstitusi
(d) Politik luar negeri yang bebas aktif
(e) Negara yang berdasar atas hukum
15. Sebagai kepala pemerintahan kekuasaan presiden di bidang eksekutif adalah
(a) Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
(b) Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain
(c) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
(d) Membuat perjanjian dengan negara-negara lain dengan persetujuan DPR
(e) Memberikan amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi
16. Tugas yang dikerjakan pemerintah di bawah ini yang sesuai dengan pasal 33 ayat
(1) UUD 1945 ialah
(a) Mendirikan gedung sekolah, membangun jalan, memperbaiki jembatan
(b) Mendirikan Koperasi Unit Desa dengan segala aspek pembinaannya
(c) Mengolah sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat
(d) Mengusahakan dengan cepat listrik masuk desa
(e) Membangun perumahan sangat sederhana bagi masyarakat kelas bawah
17. Kerukunan hidup antar umat beragama dapat diwujudkan dengan
(a) Menerima keberagaman agama yang ada sebagai suatu kenyataan hidup bangsa
(b) Mengakui kebenaran ajaran semua agama yang ada dan diakui syah oleh negara
(c) Mencoba memadukan ajaran berbagai agama yang dianut oleh bangsa Indonesia
(d) Menghindarkan diri dari segala bentuk diskusi antar pemuka-pemuka agama
(e) Menghindarkan penyelenggaraan peringatan harihari besar agama secara terbuka
18. Dilihat dari negara Indonesia, yang menjadi objek dari ilmu tata negara adalah
sebagai berikut, KECUALI
(a) Pembagian kekuasaan menurut UUD 1945
(b) Sistem pemerintahan negara
(c) Alat-alat kelengkapan negara
(d) Timbulnya negara Indonesia
(e) Hubungan antar lembaga negara
19. Kedudukan KNIP terhadap presiden sesudah keluarnya Maklumat Wakil Presiden No.
X Tanggal 16 Oktober 1945 adalah
(a) Sederajat dengan Presiden
(b) Sebagai pembantu Presiden
(c) Lebih tinggi dari Presiden
(d) Sebagai pengawas Presiden
(e) Sebagai penasehat Presiden
20. Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang lestari, sebab
www.cpns‐id.com Page 4
(a) Dijunjung tinggi oleh semua bangsa-bangsa di dunia
(b) Tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh MPR
(c) Mampu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia
(d) Mengubah pembukaan berarti membubarkan negara proklamasi 17 Agustus 1945
(e) Mampu menampung dinamika masyarakat dan menjadi landasan perjuangan
bangsa dan negara Republik Indonesia
21. Menurut pasal 24 (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
(a) Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
(b) Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman
(c) Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman
(d) Menteri Kehakiman dan lain-lain badan kehakiman
(e) Kejaksaan Agung dan lain-lain badan kehakiman
22. Kedudukan peraturan pemerintah pengganti undangundang
setingkat dengan
(a) Keputusan MPR
(b) Undang-undang
(c) Ketetapan MPR
(d) Peraturan Pemerintah
(e) Instruksi Presiden
23. UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang
menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada
(a) Undang-undang
(b) Ketetapan MPR
(c) Peraturan Pemerintah
(d) Keputusan Presiden
(e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
24. Upaya pengentasan kemiskinan pada dasarnya merupakan pengamalan Pancasila,
terutama sila
(a) Kedua dan ketiga
(b) Kedua dan keempat
(c) Kedua dan kelima
(d) Ketiga dan keempat
(e) Ketiga dan kelima
25. Istilah Pancasila asalnya diambil dari
(a) Pembukaan UUD 1945
(b) Batang tubuh UUD 1945
(c) Piagam Jakarta
(d) Buku Negara Kertagama
(e) Penjelasan UUD 1945
26. Negara berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya negara Republik
Indonesia
(a) Menjamin kehidupan ke-Tuhanan
(b) Adalah negara ke-Tuhanan
(c) Menganut teori kedaulatan Tuhan
(d) Adalah negara yang mengakui agama
(e) Memberikan kebebasan tidak beragama
www.cpns‐id.com Page 5
27. Toleransi antar umat beragama yang kita junjung tinggi harus disertai sikap dari
setiap warga negara Indonesia yang beranggapan, bahwa
(a) Agama/kepercayaan yang dianutnya sama baik dengan agama/kepercayaan lain
(b) Agama/kepercayaan yang dianutnya sama sementara itu dia menghormati
agama/kepercayaan orang lain
(c) Sesuai dengan Pancasila, agama /kepercayaan yang pernah, sedang dan akan
ada di Indonesia harus dilindungi oleh negara
(d) Manusia Indonesia bebas untuk memeluk agama / kepercayaan tertentu, berpindah
agama / kepercayaan atau tidak beragama / kepercayaan
(e) Agama/kepercayaan yang baik ialah yang bebas dari takhyul dan besifat ilmiah
28. Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan
(a) Oleh Departemen Agama
(b) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
(c) Agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru
(d) Sesuai dengan ajaran agama tertentu
(e) Sesuai dengan ajaran agama pada umumnya
29. Pembuatan rancangan UUD 1945 dimulai tatkala Indonesia ada dalam pendudukan
Jepang melalui sidang-sidang
(a) Badan Konstituante
(b) Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
(c) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(d) Majelis Permusyawaratan Rakyat
(e) Komite Nasional Indonesia Pusat
30. Sidang lembaga yang mengesahkan Pancasila berdasarkan asas negara dipimpin
oleh
(a) Ketua BPUPKI, Radjiman Wedyodiningrat
(b) Ketua PPKI, Ir. Sukarno
(c) Ketua MPRS, Jendral Nasution
(d) Ketua Konstituante, Wilopo
(e) Ketua MPR, Idham Cholid
LATIHAN 2
1. Empat pokok pikiran yang merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila, terdapat
dalam
(a) Penjelasan UUD 1945
(b) Batang tubuh UUD 1945
(c) Pembukaan UUD 1945
(d) Garis-garis Besar Haluan Negara
(e) Eka Prasetya Pancakarsa
2. Untuk mencapai tujuannya, PBB menetapkan beberapa asas. Berikut ini yang bukan
menjadi asas PBB adalah
(a) Penyelesaian setiap pertikaian dengan jalan damai
(b) Ikut mencampuri urusan dalam negeri manapun bila diperlukan
(c) Pemberian bantuan yang diperlukan kepada PBB
(d) Kewajiban semua anggota memenuhi segala kewajibannya dengan jujur
(e) Penghapusan pemakaian kekerasan
www.cpns‐id.com Page 6
3. Berdasarkan Penjelasan UUD 1945 Bab XIV pasal 33 bangun perusahaan di negara
kita antara lain
(a) Perusahaan negara, pasar dan koperasi
(b) Perusahaan negara, perusahaan swasta dan koperasi
(c) Perusahaan swasta, koperasi dan angkutan kota
(d) Perusahaan negara, perusahaan swasta dan perusahaan pribumi
(e) Perusahaan swasta, perusahaan angkutan dan industri
4. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk membangun proyek-proyek industri di
daerah-daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional. Tujuan yang
akan diwujudkan itu dapat dilihat dari butir-butir di bawah ini, KECUALI
(a) Memperluas kesempatan kerja
(b) Memecahkan masalah kependudukan
(c) Meningkatkan produksi nasional
(d) Mensukseskan progam transmigrasi
(e) Meningkatkan tarap hidup
5. Apabila kita telah menyadari bahwa Pancasila mendasari kehidupan bernegara,
sebaiknya sikap kita terhadap kehidupan agama adalah
(a) Semua agama dipaakai sebagai dasar untuk mengatur negara
(b) Negara tidak diatur berdasarkan agama yang terbesar
(c) Negara melarang bagi warga negara yang tidak beragama untuk tinggal di
Indonesia
(d) Hanya ada satu agama dalam negara
(e) Peranan agama mutlak untuk mengatur agama
6. Bangsa Indonesia cinta akan perdamaian. Hal ini tersurat dalam pembukaan undangundang
Dasar 1945 alinea:
(a) pertama
(b) kedua
(c) ketiga
(d) keempat
(e) kelima
7. Dalam kehidupan bernegara berdasarkan UUD 1945 kita mengenal adanya Hukum
Dasar yang tidak tertulis, yang kedudukannya sejajar dengan
(a) Undang-Undang Dasar
(b) Ketetapan MPR
(c) Undang-Undang
(d) Peraturan Pemerintah
(e) Keputusan Presiden
8. Pancasila tidak membenarkan adanya penjajahan. Hal ini tercermin dalam sila
(a) pertama
(b) kedua
(c) ketiga
(d) keempat
(e) kelima
9. Pada kurun waktu 1945-1949 terjadi penyipangan konstitusional di negara kita yang
menyebabkan
www.cpns‐id.com Page 7
(a) terbentuknya Kabinet Presidensial
(b) tidak ada pemilihan umum
(c) DPR mempunyai kedudukan di atas Presiden
(d) sebagian anggota DPR bukan hasil dari pilihan rakyat
(e) terbentuknya Kabinet Parlemen
10. Sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah
(a) Bangga sebagai bangsa Indonesia
(b) tidak suka menggebut di jalan umum
(c) tidak suka menerima hadiah karena jasa-jasanya
(d) menyenangi hidup sederhana
(e) menghormati hak – hak orang lain
11. Undang-Undang Dasar dalam suatau negara mempunyai fungsi sebagai
(a) pedoman hidup bagi alat-alat negara
(b) dasar hukum negara
(c) pedoman hidup bagi masyarakat
(d) landasan penyelenggaraan negara
(e) norma hukum yang tertinggi
12. Dalam tata urutan perundang-undangan di Negara Indonesia, kedudukan
Peraturan Pemerintah berada
(a) di bawah Keputusan Presiden
(b) sejajar dengan Keputusan Presiden
(c) lebih tinggi daripada Undang-Undang
(d) lebih rendah daripada Undang-undang
(e) sejajar dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
13. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat yang ditetapkan dalam pasal (28)
UUD’45mengandung arti bahwa
(a) setiap orang dapat dan boleh mengeluarkan pendapatnya, di mana saja dan
kapan saja.
(b) pendapat seseorang perlu mendapat tanggapan yang serius.
(c) kemerdekaan mengeluarkan pendapat berarti menyalurkan pendapat melalui jalur
yang tersedia.
(d) setiap orang boleh memaksakan pendapatnya agar diterima oleh orang lain.
(e) yang paling banyak pendapatnya adalah orang yang pandai.
14. Wawasan Nusantara adalah integrasi dari semua aspek kehidupan bangsa
Indonesia. Dalam bidang pertahanan keamanan nasional hal ini diwujudkan dalam
sistem
(a) Pertahanan Rakyat Semesta
(b) Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
(c) Pertahanan Sipil
(d) Pertahanan Angkatan Bersenjata RI
(e) Pertahanan keamanan Nasional
15. Pengesahaan UUD 1945 dilakukan oleh
(a) Panitia Perancang UUD
(b) Panitia Kecil Perancang UUD
(c) Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan
(d) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
www.cpns‐id.com Page 8
(e) Panitia Ad Hoc Dewan Menteri
16. Tujuan-tujuan seperti di bawah ini merupakan alasan disusunnya Undang-Undang
tentang Sistem Pendidikan Nasional, KECUALI
(a) untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan.
(b) agar pemerintah melaksanakan pendidikan berdasarkan undang-undang.
(c) untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
(d) untuk lebih memantapkan ketahanan nasional.
(e) untuk memenuhi hak dan kewajiban setiap warga negara.
17. Menurut UUD 1945 lembaga yang mengawasi kebijaksanaan pemerintah ialah DPR,
melalui
(a) pembentukan Undang-undang dan penetapan GBHN.
(b) pembentukan undang-undang, penetapan GBHN, dan penetapan APBN.
(c) pembentukan peraturan pemerintah dan penetapan GBHN.
(d) pembentukan undang-undang dan penetapan APBN
(e) penetapan APBN dan penetapan GBHN.
18. Pernyataan di bawah merupakan bukti bahwa negara Indonesia berdasarkan atas
hukum, KECUALI
(a) berbeda pendapat tidak dilarang.
(b) kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.
(c) pemerintah menjamin kepastian hukum.
(d) peraturan dibuat oleh pemerintah.
(e) adanya pengakuan terhadap persamaan hak.
19. Salah satu hasil positif pertemuan tripartit: Republik Indonesia, Portugal, dan PBB
dalam membahas penyelesaian masalh Timor Timur, yang berlangsung di New York
pada tanggal 4 dan 5 Agustus 1998 adalah disepakatinya
(a) pembentukan perwakilan diplomatik guna memperlancar penyelesaian masalah.
(b) penempatan utusan masing-masing negara di Kantor perwakilan negara sahabat.
(c) PBB akan menjadi penengah sampai masalah tersebut terselesaikan secara tuntas.
(d) kedua negara akan senantiasa mematuhi segala putusan yang berhasil.
(e) Portugal dan Indonesia saling mempelajari proposal masing-masing.
20. Nilai-nilai Pancasila yang digali dari budaya bangsa secara yuridis disepakati
dijadikan
(a) falsafah bangsa
(b) etika bangsa
(c) hukum tertulis
(d) budaya bangsa
(e) sumber hukum
21. Menurut Undang-undang No. 31 tahun 2002, untuk mendirikan sebuah partai politik
harus mendaftarkannya kepada
(a) Kejaksaan Agung
(b) Sekretariat Negara
(c) Komisi Pemilihan Umum
(d) Departemen Kehakiman
(e) Departemen Dalam Negeri
22. Berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Agung hanya mempunyai hak menguji formil
terhadap perundangundangan yang berupa
www.cpns‐id.com Page 9
(a) undang-undang
(b) peraturan pemerintah
(c) keputusan presiden
(d) keputusan menteri
(e) peraturan daerah
23. Desentralisasi sebagai salah satu asas yang dianut dalam penyelenggaraan
pemerintah di daerah maknanya adalah
(a) penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.
(b) penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya
sendiri.
(c) pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
(d) pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan
pemerintahan.
(e) pembagian tugas pemerintahaan antara aparat pemerintah pusat dan aparat
daerah.
24. Salah satu hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menurut Undangundang
No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah adalah
(a) industri dan perdagangan
(b) penanaman modal
(c) pemberdayaan sumber daya alam
(d) pekerjaaan umum
(e) pendidikan dan kebudayaan
25. Berikut ini merupakan asas-asas yang dianut PBB, KECUALI
(a) persamaan kedaulatan antara semua anggota
(b) memenuhi kewajiban dengan itikad baik.
(c) menyelesaikan persengketaan dengan cara damai.
(d) menjauhi penggunaan ancaman dan kekerasan.
(e) mencapuri urusan suatu negara demi kepentingan bersama.
26. Berikut ini, hal yang termasuk dalam bidang hukum privat adalah
(a) melanggar perjanjian
(b) penggelapan barang
(c) hubungan antara daerah
(d) pelanggaran hukum
(e) pembunuhan berencana
27. Untuk menarik hati rakyat Indonesia , Jepang membentuk dan melantik BPUPKI pada
tanggal
(a) 8 maret 1942
(b) 8 september 1943
(c) 29 april 1945
(d) 29 mei 1945
(e) 14 agustus 1945
28. Norma pertama dalam tata hukumdi Indonesia adalah
(a) Dekrit Presiden
(b) Proklamasi Kemerdekaan
(c) Ketetapan MPR
(d) Pembukaan UUD 1945
www.cpns‐id.com Page 10
(e) Pancasila
29. Hubungan antara Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan adalah
(a) Pancasila memberi motivasi perjuangan kemerdekaan.
(b) Pancasila menjadi dasar perumusan teks proklamasi
(c) Teks Proklamasi dirumuskan bersama dengan Pancasila.
(d) proklamasi Kemerdekaan menjadi dasar berlakunya pancasila.
(e) nilai pancasila dan proklamasi kemerdekaan adalah sama.
30. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi,
yakni hak untuk
(a) bertanya kepada pemerintah
(b) melakukan penyelidikan
(c) melakukan perubaha terhadap RUU
(d) mengawasi jalannya pemerintahan.
(e) ikut serta menetapkan APBN
LATIHAN 3
1. Pengakuan de jure dari suatu negara terhadap negara yang lain ditandai oleh
(a) bantuan deplomasi
(b) kerja sama militer
(c) hubungan diplomatik
(d) kunjungan kepala negara
(e) bantuan ekonomi
2. Ciri khas negara kesatuan adalah
(a) kepala negaranya adalah seorang presiden
(b) kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat
(c) warga negara mudah berpindah domisili
(d) adanya konstitusi yang tertulis
(e) kepala negaranya dipilih oleh rakyat
3. Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahaan
kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur
tangan
(a) Presiden dalam kekuasaan DPR
(b) DPR dalam kekuasaan Presiden
(c) Presiden dalam kekuasaan MA
(d) MA dalam kekuasaaan Presiden
(e) DPR dalam kekuasaan MA
4. jika dibandingkan dengan kabinet parlementer kelebihan kabinet presidentil adaalh
dalam hal
(a) pembentukan kabinet sangat demokratis
(b) jalannya pemerintahan lebih stabil
(c) para menteri bertanggungjawab secara kolektif
(d) para menteri dapat diganti sewaktu-waktu
(e) pemerintahan lebih mencerminkan aspirasi rakyat
www.cpns‐id.com Page 11
5. Dibandingkan dengan berbagai norma sosial lainnya, sanksi norma kesopanan
bersumber dari
(a) hati nurani
(b) masyarakat
(c) Tuhan
(d) lembaga sosial
(e) negara
6. Ir. Sukarno dalam sidang BPUPKI pertama, mengusulakn rumusan Pancasila yaitu
(a) Nasionalisme Internasionalisme (Peri Kemanusiaan), mufakat, kesejahteraan sosial
dan ketuhanan.
(b) Nasinalisme, Ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan Indonesia,
mufakat dan kesejahteraan sosial.
(c) Kesejahteraan asosial, Internasinalisme, Nasionalisme, Peri kemanusiaan dan
Ketuhanan.
(d) Internasionalisme, Nasinalisme , mufakat, demokrasi dan Ketuhanan.
(e) Gotong royong, Ketuhanan, Kerakyatan , Nasionalisme dan demokrasi.
7. Pancasila menjadi ada dalam kehidupan bermasyarakat, bebangsa dan bernegara
oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya
(a) memahami pancasila sebagai sumber hukum.
(b) memahami pancasila sebagai dasar negara.
(c) berprilaku sesuai nilai-nilai pancasila
(d) berupaya selalu mempelajari pancasila.
(e) mempelajari hakikat dari pancasila.
8. Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan bebangsa, bernegara, dan
bermasyarakat. Dalam hal ini pancasila memiliki makna sebagai
(a) kristalisasi nilai
(b) ciri-ciri warga negara
(c) kepribadian bangsa
(d) karateristik bangsa
(e) pedoman hidup
9. Pancasila tidak mengenal adanya fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada
(a) pemusatan kekuasaan pada beberapa orang.
(b) mengutamakan individulisme radikal
(c)material modern dan individualisme
(d) pemusatan kekuasaan pada satu orang
(e) memaksakan praktek liberalisme
10. Fungsi pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang mencantumkan dasar negara yang
tersusun secara hierarkis dan piramida di Indonesia menjadi
(a) filter bagi masuknya budaya asing
(b) sumber budaya bangsa
(c) petunjuk pelaksanaan peraturan
(d) sumber hukum yang berlaku
(e) ciri dan karakteristik bangsa
11. Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan sila ke-2 Pancasila
(a) kaum pria memiliki derajat yang lebih tinggi.
(b) pemimpin dan pemuka masyarakat berkedudukan lebih tinggi.
www.cpns‐id.com Page 12
(c) manusia memiliki derajat dan martabat yang sama.
(d) kedudukan seseorang ditentukan oleh yang dimilikinya
(e) kedudukan seseorang ditentukan oleh perbuatannya
12. Perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dapat dilihat dalam
bentuk
(a) menentukan sistem perekonomian.
(b) menentukan kerjasama dengan bangsa lain
(c) mengakui kebebasan beragama
(d) menentukan ketertiban lingkungan
(e) menyatakan pendapat dan berorganisasi
13. Makna yang terkandung dalam nilai patriotisme dalam kehidupan bebangsa adalah
(a) selalu berjuang untuk kepentingan negara
(b) selalu menentang pada negara penjajah
(c) rela berkorban untuk kepentingan keluarga
(d) selalu mengupayakan persatuan bangsa
(e) mau menyumbangkan harta untuk masyarakat
14. Pada amandemen keempat UUD 1945,pasal 29 telah disepakati
(a) penjelasan lebih rinci
(b) adanya penambahan ayat
(c) perubahan hanya pada ayat (1)
(d) perubahan hanya pada ayat (2)
(e) tidak mengalami perubahan
15. Bangsa Indonesia tidak dapat berdiam diri terhadap peristiwa – peristiwa
internasional yang membuat suatu negara terpuruk karena
(a) Indonesia merupakan anggota PBB yang ke-50
(b) Pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan yang sah
(c) Bangsa Indonesia adalah bagian mutlak dari bangsa-bangsa di dunia
(d) UUD 1945 mengamanatkan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat
(e) keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia sangat bergantung pada dunia
internasional
16. Kebijaksanaan umum pembangunan nasional tertuang dalam
(a) GBHN
(b) Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945
(c) Nilai-nilai Pancasila
(d) UU No. 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS
(e) A dan B benar
17. Kebijaksanaan pengembangan wilayah propinsi sekarang menjadi
(a) 30 propinsi
(b) 29 propinsi
(c) 28 Propinsi
(d) 27 propinsi
(e) 33 propinsi
18. Kebijaksanaan dibidang pendidikan pemerintah melalui UU No. 22 tahun 1999 dan
UU No. 25 tahun 1999 dilakukan dengan asas
(a) medebewin
www.cpns‐id.com Page 13
(b) dekosentrasi
(c) desentralisasi
(d) sentralisasi
(e) B dan C benar
19. Menurut UU No. 22 tahun 1999 diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak
diotonomikan adalah
(a) pendidikan
(b) agama
(c) sosial
(d) pertahanan
(e) A dan B benar
20. Kebijaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah diatur dalam
(a) UU No. 22 tahun 1999
(b) UU No. 25 tahun 1999
(c) UU No. 25 tahun 2000
(d) UU No. 18 tahun 2001
(e) UU No. 17 tahun 2000
21. Berdasarkan UU, hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak
hormat antara lain apabila
(a) mengundurkan diri
(b) telah berusia 67 tahun
(c) masa jabatannya telah berakhir
(d) sakit jasmani atau rohani secara terus menerus
(e) 5 kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan
22. Menurut UU No. 22 tahun 1999, salah satu persyaratan untuk menjadi kepala daerah
adalah
(a) telah berusia minimal 45 tahun
(b) berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP/sederajat
(c) mampu membaca tulis Bahasa Indonesia dan asing
(d) putra daerah dari wilayah yang bersangkutan
(e) tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana
23. Menurut UU No. 30 tahun 2002tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi
adalah
(a) setiap orang yang memiliki kekuasaan akan melakukan tindak korupsi
(b) karena Indonesia merupakan negara yang menduduki rangking tertinggidalam
korupsi
(c) meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi
(d) mencegah para pemimpin dan penyelenggara negar agar tidak melakukan korupsi
(e) peristiwa korupsi sudah cenderung menjadi budaya perilaku bagi pemegang
kekuasaan
24. Menurut peraturan pemerintah No. 9 tahun2003, yang dimaksud dengan pejabat
pembina kepegawaian pusat antara lain adalah
(a) Menko Polkam
(b) Menko Kesra
(c) Gubernur Lemhannas
www.cpns‐id.com Page 14
(d) Jaksa Agung
(e) Pimpinan Organisasi tingkat Nasional
25. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti
luas karena hukum administrasi negara adalah
(a) sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara
(b) peraturan mengenai tugas pegawai negeri
(c) peraturan pengangkatan pegawai negeri
(d) peraturan pemberhentian pegawai negeri
(e) peraturan pelanggaran oleh pegawai negeri
26. Dilihat dari segi hukum positif, negara Indonesia berdiri pada tanggal 18 Agustus
1945, pernyataan ini menurut pendapat
(a) Ir. Sukarno
(b) Drs. Moh. Hatta
(c) Prof. Mr. A.G. Pringgo Digdo
(d) Prof. Mr. Moh. Yamin
(e) Prof. Notonegoro, S.H.
27. Yang dimaksud Eksteritorial suatu negara adalah
(a) kekuasaan meliputi wilayah laut yang tidak ada pemiliknya
(b) kekuasaan negara itu berlaku di luar daerahnya
(c) kekusaan wilayah negara yang tidak ada batasnya
(d) kekuasaan wilayah laut yang tidak ada batasnya
(e) kekuasaan untuk mengadili negara di luar wilayahnya
28. Sebagai negara demokrasi paham yang dianut bangsa Indonesia dalam kehidupan
berbamngsa dan bernegara adalah paham
(a) individualisme
(b) liberalisme
(c) persaudaraan
(d) persamaan
(e) integral atau kesatuan
29. Agar negara kuat, Kepala Negara harus memiliki kekuasaan mutlak tak terbatas.
Pendapat ini dikemukakan oleh N. Machiavelli sebagai penganut
teori
(a) kedaulatan negara
(b) kedaulatan Tuhan
(c) kadaulatan raja
(d) kadaulatan hukum
(e) kadaulatan rakyat
30. Berikut ini adalah alasan-alasan tentang pentingnya perlindungan pemerintah
Indonesia terhadap hak asasi manusia,KECUALI
(a) HAM adalah hak yang paling dasar
(b) perlindungan terhadap HAM merupakan ciri negara hukum
(c) merupakan salah satu syarat dari negara hukum
(d) Telah diatur dalam UUD/konstitusi
(e) merupakan ciri dari suatu negara merdeka
www.cpns‐id.com Page 15
LATIHAN 4
1. Menurut UU No. 20/2003, yang dimaksud dengan anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan adalah
(a) guru kontrak
(b) pendidik
(c) instruktur
(d) tenaga kependidikan
(e) widyaswara
2. Menurut UU, koperasi merupakan salah satu bentuk badan yang dikenai pajak karena
merupakan lembaga
(a) usaha
(b) kerjasama
(c) yayasan
(d) kesejahteraan
(e) pemenuhan kebutuhan
3. Susunan Mahkamah Agung terdiri dari yang berikut, KECUALI
(a) pimpinan
(b) hakim anggota
(c) panitera
(d) seorang sekretaris
(e) seorang juri yang netral
4. Menurut UUD 1945 Pasal 30 (2) yang telah diamandemen, dan setelah terjadi
pemisahaan tugas dan wewenang antara kepolisian dengan TNI, maka kedudukan
polisi dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah sebagai
(a) kekuatan utama
(b) kekuatan pendukung
(c) kekuatan cadangan
(d) gerakan mobilisasi
(e) gerakan perlawanan
5. Menurut UUD 1945, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan
beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hal itu berarti
(a) setiap WNI mendapat jaminan
(b) setiap orang di Indonesia dijamin
(c) orang Indonesia aslilah yang dijamin
(d) jaminan diberikan kepada penduduk dewasa
(e) jaminan diberikan kepada warga asing tertentu
6. Sukarno dan ajaran demokrasi terpimpinnya berpendapat apabila musyawarah untuk
mufakat mengalami kegagalan maka solusinya adalah
(a) keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
(b) pimpinan sidang membuat kebijaksanaan
(c) sidang ditunda untuk beberapa waktu
(d) rencana keputusan itu dibatalkan
(e) meminta pendapat kepada yang lebih senior
7. Suatu negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahannya selalu berdasarkan
peraturan tertulis maka negara tersebut dinamakan dengan
(a) negara konstitusi
www.cpns‐id.com Page 16
(b) negara hukum
(c) negara demokrasi
(d) negara berkadaulatan
(e) negara the rule of law
8. Batas wilayah laut yang dimiliki oleh negara-negara pada umumnya ditentukan
minimal 3 mil dari pantai dalam keadaan surut. Batas wilayah laut ini penting bagi
negara yang bersangkutan untuk
(a) pertahanan
(b) menghasilkan pajak yang dikenakan atas kapalkapal asing yang masuk ke wilayah
laut negara itu
(c) sumber-sumber penghidupan bagi penduduk pantai
(d) A, B dan C benar
(e) A, B dan C salah
9. Bila suatu negara itu dipandang sebagai subyek hukum Internasional, maka masih
ada unsur lain yang harus diperhatiakan yakni
(a) hubungan diplomatik negara itu dengan negara lain
(b) pertahanan negara tersebut terhadap kemungkinan adanya serangan dari luar
(c) kemampuan negara tersebut untuk berhubungan dengan negara-negara lain
(d) ada tidaknya perwakilan konsuler negara tersebut di negara-negara lain
(e) ada tidaknya perwakilan diplomatik negara tersebut di negara-negara lain
10. Hukum yang berlaku dalam suatu negara tidak akan efektif, maksudnya
(a) dapat mencapai tujuan
(b) dapat diterapkan
(c) dapat dipatuhi
(d) dapat berlaku abadi
(e) terbaik, tak dapat ditandingi
11. Irigasi, edukasi dan transmigrasi merupakan intisari dari
(a) Trias Van Deventer
(b) Politik etis
(c) Politik balas jasa
(d) A, B dan C semua benar
(e) A, B dan C semua salah
12. UUD RIS berlaku selama
(a) 1 tahun
(b) 2 tahun
(c) 3 tahun
(d) 9 tahun
(e) 10 tahun
13. UUDS berlaku selama kurang lebih
(a) 1 tahun
(b) 5 tahun
(c) 9 tahun
(d) 10 tahun
(e) 14 tahun
14. Peningkatan angka partisipasi bidang pendidikan denga menetapkan kebijakan
www.cpns‐id.com Page 17
(a) Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
(b) Pendidikan dasar dan menengah
(c) Jaring pengaman sosial bidang pendidikan
(d) otonomi pendidikan
(e) Peningkatan SDM
15. Departemen Agama termasuk dalam lingkungan koordinasi
(a) Menko Polkam
(b) Menko Kesra dan Taskin
(c) Menko Kesejahteraan Umat
(d) Menko Ekuin
(e) Menko Kesra
16. Kedudukan dan tanggung jawab Menteri adalah
(a) Berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada MENKO
(b) Berkedudukan dan bertanggung jawab kepada presiden
(c) Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden
(d) Berkedudukan dan bertanggung jawab kepada DPR
(e) Berkedudukan dan bertanggung jawab kepada MPR
17. Partisipasi pembangunan diarahkan agar pelaku utama adalah
(a) Pemuda dan Wanita
(b) Pemerintah dan Individu masyarakat
(c) Pemerintah dan masyarakat
(d) Individu dan masyarakat
(e) Seluruh masyarakat
18. Penanggulangan terhadap disintegrasi bangsa dilakukan melalui
(a) Peningkatan fungsi HANKAM
(b) Pemberian otonomi dan rekonsiliasi/normalisasi kehidupan masyarakat
(c) Perbaiakan sarana dan prasarana
(d) Peningkatan penyuluh agama
(e) Perbaikan sarana peribadatan
19. Pembangunan Nasional dibidang politik diarahkan kepada
(a) Tumbuhnya proses demokrasi dan supremasi hukum
(b) Pengembangan organisasi politik
(c) Terlaksananya demokrasi ekonomi
(d) Terbinanya kerukunan hidup umat beragama
(e) Tumbuhnya banyak partai politik
20. Untuk suksesnya pembangunan diperlukan disiplin yaitu
(a) Sikap dan perilaku cepat, tepat dan dinamis
(b) semangat melakukan pembangunan
(c) Mental dan keyakinan akan kebenaran nilai-nilai Pancasila
(d) Kualitas mental, patuh dan loyalitas
(e) Kaderisasi Sumber Daya Manusia
21. Maksud ditetapkannya GBHN untuk
(a) memberikan arah dalam penyelenggaraan negara
(b) mewujudkan kehidupan yang demokratis
(c) melindungi hak asasi
www.cpns‐id.com Page 18
(d) menegakkan supremasi hukum
(e) A, B, C dan D semua benar
22. TRILOGI pembangunan sebagai kebijaksanaan negara untuk mewujudkan keadilan
sosial antara lain
(a) Pembanguna rakyat seutuhnya
(b) Pembangunan Industri dan pertanian
(c) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
(d) pemerataan industri dan pertanian
(e) Peningkatan pertumbuhan pembangunan
23. GBHN merupakan
(a) Arah penyelenggaraan negara dalam waktu 5 tahun mendatang
(b) perwujudan tujuan nasional dalam waktu 5 tahun
(c) sarana bagi bangsa Indonesia untuk bangkit meraih kemajuan
(d) amanat cita-cita reformasi
(e) Pedoman dalam melaksanakan pembangunan nasional
24. Berhasil tidaknya pembangunan nasional bergantung pada
(a) pemimpin-pemimpin negara
(b) seluruh bangsa Indonesia
(c) aparat negara
(d) generasi muda
(e) modal yang tersedia
25. Pembangunan di negara kitas selalu mengutamakan kemakmuran, juga
mengutamakan unsur keadilan. Unsur keadilan diwujudkan dengan
(a) meningkatkan pendapatan nasioanal
(b) menaikkan pendapatan golongan ekonomi lemah
(c) meningkatkan ketrampilan rakyat dalam pembangunan
(d) pemerataan pembangunan
(e) peningkatan pendapatan per kapita
26. Pembangunan nasional di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, ditujukan untuk
(a) membina nilai bangsa Indonesia
(b) menyatakan bahwa negara kita adlah negara theokrasi
(c) meningkatkan amal untuk pembangunan bangsa
(d) m timbulnhya negara baru
(e) memperbanyak agama di Indonesia
27. Pada waktu kita merdeka, lembaga yang berfungsi sebagai Lembaga Tertinggi
Negara waktu itu adalah
(a) MPR
(b) MPRS
(c) DPAS
(d) BPUPKI
(e) A, B, C dan D salah
28. Demikian juga dengan Pasal 17 (2) UUD 1945 yang telah diamandemen
selengkapnya menjadi
(a) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
www.cpns‐id.com Page 19
(b) Susunan DPA ditetapkan dengan UU
(c) pengangkatan anggota DPA ditetapkan dengan PP
(d) Menteri-menteri diangkat setelah mendapat persetujuan DPR
(e) B dan C benar
29. Sedangkan Pasal 21 (1) Uud 1945 yang berbunyi “Anggota-anggota DPR berhak
memajukan rancangan undang-undang” diubah menjadi
(a) Anggota DPR berhak mengajukan pengaduan
(b) Anggota DPR berhak mengajukan keberatan atas UU
(c) Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan UU
(d) A, B, C semua salah
(e) B dan C salah
30. Beberapa pasal dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan setelah MPR
melakukan amandemen beberapa waktu yang lalu antara lain Pasal 5 ayat
selengkapnya menjadi
(a) Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetjuan DPR
(b) Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR
(c) Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU
(d) Presiden memegang kekuasaan menurut UUD
(e) Presiden melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden
www.cpns‐id.com Page 20
www.cpns‐id.com Page 21
PEMBAHASAN PANCASILA
www.cpns‐id.com Page 22
www.cpns‐id.com Page 23
www.cpns‐id.com Page 24
www.cpns‐id.com Page 25
www.cpns‐id.com Page 26
www.cpns‐id.com Page 27
www.cpns‐id.com Page 28
www.cpns‐id.com Page 29
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)